KEBIDANAN KOMUNITAS MATERI POSYANDU

BAB II

PEMBAHASAN

A.       Sejarah Posyandu

Untuk mempercepat terwujudnya masyarakat sehat, yang merupakan bagian dari kesejahteraan umum seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, Departemen Kesehatan pada tahun 1975 menetapkan kebijakan Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD). Adapun yang dimaksud dengan PKMD ialah strategi pembangunan kesehatan yang menerapkan prinsip gotong royong dan swadaya masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat dapat menolong dirinya sendiri melalui pengenalan dan penyelesaian masalah kesehatan yang dilakukan bersama petugas kesehatan secara lintas program dan lintas sector terkait.

 Diperkenalkannya PKMD pada tahun 1975 mendahului kesepakatan internasional tentang konsep yang sama, yang dikenal dengan nama Primary Health Care (PHC), seperti yang tercantum dalam Deklarasi Alma Atta pada tahun 1978. Pada tahap awal, kegiatan PKMD yang pertama kali diperkenalkan di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, diselenggarakan dalam pelbagai bentuk. Kegiatan PKMD untuk perbaikan gizi, dilaksanakan melalui Karang Balita, sedangkan untuk penanggulangan diare, dilaksanakan melalui Pos Penanggulangan Diare, untuk pengobatan masyarakat di perdesaan melalui Pos Kesehatan, serta untuk imunisasi dan keluarga berencana, melalui Pos Imunisasi dan Pos KB Desa.

Perkembangan berbagai upaya kesehatan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat yang seperti ini, disamping menguntungkan masyarakat, karena memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, ternyata juga menimbulkan berbagai masalah, antara lain pelayanan kesehatan menjadi terkotak-kotak, menyulitkan koordinasi, serta memerlukan lebih banyak sumber daya. Untuk mengatasinya, pada tahun 1984 dikeluarkanlah Instruksi Bersama antara Menteri Kesehatan, Kepala BKKBN dan Menteri Dalam Negeri, yang mengintegrasikan berbagai kegiatan yang ada di masyarakat ke dalam satu wadah yang disebut dengan nama Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU). Kegiatan yang dilakukan, diarahkan untuk lebih mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi, yang sesuai dengan konsep GOBI – 3F (Growth Monitoring, Oral Rehydration, Breast Feeding, Imunization, Female Education, Family Planning, dan Food Suplementation), untuk Indonesia diterjemahkan ke dalam 5 kegiatan Posyandu, yaitu KIA, KB, Imunisasi, Gizi dan penanggulangan diare.

Latar belakang istilah posyandu adalah bermula dengan dikeluarkannya konsep keterpaduan KB-kesehatan, dimana sebelum adanya posyandu tidak ada keterpaduan baik lintas program maupun lintas sektoral yang menyangkut pelayanan KB-kesehatan di masyarakat. Gagasan ini muncul pertama kali dari dir.Jen Binkesmas dan pada saat itu lebih dikenal dengan gagasan bapak Dr. Soyono Yahya, MPH yang disebut dengan posyandu.

Pada prinsipnya konsep ini sangat sederhana, mudah pelaksanaan dan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan seta besar menfaatnya. Dalam pelaksanaanya diperlukan kerja sama lintas sektoral dan lintas program, untuk itu pada tahun 1985 dikelurkan instruksi bersama antara Mendagri, Menkes dan Kepala BKKBN.

Perencanaan Posyandu yang merupakan bentuk baru ini, dilakukan secara massal untuk pertama kali oleh Kepala Negara Republik Indonesia pada tahun 1986 di Yogyakarta, bertepatan dengan peringatan hari Kesehatan nasional. Sejak saat itu Posyandu tumbuh dengan pesat. Pada tahun 1990, terjadi perkembangan yang sangat luar biasa, yakni dengan keluarnya Instruksi Mneteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 9 Tahun 1990 tentang Peningkatan Pembinaan Mutu Posyandu. Melalui instruksi ini, seluruh kepala daerah ditugaskan untuk meningkatkan pengelolaan mutu Posyandu. Pengelolaan Posyandu dilakukan oleh satu Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu yang merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah (Pemda)

B.       Pengertian Posyandu

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana. Posyandu merupakan bagian dari pembangunan untuk mencapai keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, dilaksanakan oleh keluarga bersama dengan masyarakat di bawah bimbingan petugas kesehatan dari Puskesmas setempat.

 Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk  dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. UKBM adalah wahana pemberdayaan masyarakat, yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat, dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat, dengan bimbingan dari petugas Puskesmas, lintas sector dan lembaga terkait lainnya. Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya fasilitas yang bersifat non instruktif, guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat, agar mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat. Pelayanan kesehatan dasar adalah pelayanan kesehatan yang mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi, yang sekurang-kurangnya mencakup 5 (lima) kegiatan, yakni KIA, KB, imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare.

C.   Landasan  Hukum Posyandu

1.             Undang-undang Dasar tahun 1945, pasal 28 H ayat 1 dan UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

2.             Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang  kesehatan

3.             Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom.

4.             Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5.             Surat Edaran Mendagri Nomor 411.3/1116/SJ tahun 2001 tentang Revitalisasi Posyandu.

6.             Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

7.             Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

8.             Undang-undang Nomor 32 tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.

9.         Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah.

10.     Peraturan Pemerintah Nomor  8 tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

11.     Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128 tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat.

12.     Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 131 tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional.

13.     Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

14.     PP No.7 tahun 2005 tentang RPJMN

D.   Tujuan Posyandu

1.         Tujuan umum

Menunjang percepatan penurunan angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia melalui upaya pemberdayaan masyarakat.

2.    Tujuan khusus

a)        Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu ( ibu Hamil, melahirkan dan nifas)

b)        Membudayakan NKKBS.

c)        Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB Berta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.

d)        Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

e)        Meningkatnya peran lintas sektor dalam penyelenggaran posyandu, terutama berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB.

3.    Arah Posyandu Kedepan       

a)         Fungsi Pelayanan (Kesehatan Dasar dan Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak)

b)        Fungsi Pendidikan ( Pendidikan anak usia dini, ketahanan keluarga, pola hidup bersih dan sehat, bina mental spiritual)

c)         Fungsi Pemberdayaan ( Ekonomi Produktif)

d)        Tingkatkan Kemitraan

E.    Fungsi Posyandu

1.    Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat melalui kader dalam rangka mempercepat penurunan AKI dan AKB.

PETUGAS                        KADER                       ANTAR MASYARAKAT

KESEHATAN

2.    Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB.

Secara kelembagaan, posyandu selama ini dikenal sebagai wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasar.  Peran Posyandu sebagai salah satu sistem penyelenggaraan pelayanan kebutuhan kesehatan dasar dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, sudah diakui keberadaannya. Namun demikian peran dan fungsi posyandu sempat mengalami penurunan, hal ini disebabkan antara lain berkurangnya kader aktif, minimnya dukungan sarana prasarana dan operasional posyandu. Untuk meningkatkan kembali peran dan fungsinya maka Pemerintah melakukan kebijakan penyegaran kembali posyandu atau revitalisasi posyandu.

Pada dasarnya Posyandu dibentuk dari dan oleh masyarakat, artinya keberhasilan fungsi dan kinerja posyandu sangat bergantung dari peran serta aktif masyarakat sebagai pengelola posyandu maupun masyarakat sebagai pemanfaat posyandu. Maka strategi penyegaran posyandu atau revitalisasi posyandu menyertakan aspek pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pendekatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dalam pelaksanaannya masih perlu memperoleh bantuan teknis dari pemerintah, pihak swasta, LSM, dunia mempengaruhi upaya penyegaran Posyandu atau revitalisasi posyandu yakni (1) Institusi / Dinas terkait sebagai Pembina Posyandu, (2) Kader Posyandu sebagai pengelola Posyandu dan (3) Pelembagaan Posyandu.

F.    Sasaran Posyandu

Sasaran Posyandu adalah seluruh masyarakat, utamanya:

1.         Bayi

2.         Anak Balita

3.         Ibu hamil

4.         ibu melahirkan

5.         ibu nifas

6.          ibu menyusui

7.         Pasangan Usia Subur (PUS)

G.   Manfaat Posyandu

1.    Bagi masyarakat

a.    Memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI dan AKB.

b.    Memperoleh bantuan secara profesional dalam pemecahan masalah kesehatan terutama terkait kesehatan ibu dan anak.

c.    Efisiensi dalam mendapatkan pelayanan terpadu kesehatan dan sektor lain terkait.

2.    Bagi kader, pengurus Posyandu dan tokoh masyarakat

a.         Mendapatkan informasi terdahulu tentang upaya kesehatan yang terkait dengan penurunan AKI dan AKB.

b.        Dapat mewujudkan aktualisasi dirinya dalam membantu masyarakat menyelesaikan masalah kesehatan terkait dengan penurunan AKI dan AKB.

3.    Bagi Puskesmas

a.         Optimalisasi fungsi Pusskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan strata pertama.

b.        Dapat lebih spesifik membantu masyarakat dalam pemecahan masalah kesehatan sesuai kondisi setempat.

c.         Meningkatkan efisiensi waktu, tenaga dan dana melalui pemberian pelayanan secara terpadu.

4.    Bagi sektor lain

a.         Dapat lebih spesifik membantu masyarakat dalam pemecahan masalah sektor terkait, utamanya yang terkait dengan upaya penurunan AKI dan AKB sesuai kondisi setempat.

b.        Meningkatkan efisiensi melalui pemberian perlayanan secara terpadu sesuai dengan tupoksimasing-masing sektor.

H.   Lokasi Posyandu

Posyandu berlokasi di setiap desa/kelurahan/nagari. Bila diperlukan dan memiliki kemampuan, dimungkinkan untuk didirikan di RW, dusun, atau sebutan lainnya yang sesuai. Menurut Effendy (1998) letak/lokasi Posyandu harus memenuhi beberapa kriteria antara lain:

1.         Berada di tempat yang mudah dikunjungi oleh masyarakat

2.         Ditentukan oleh masyarakat itu sendiri

3.         Dapat merupakan lokal tersendiri

4.         Bila tidak memungkinkan dapat dilaksanakan di rumah penduduk, balai rakyat, pos RT/RW atau pos lainnya.

Gambar 1.1

I.     Pembentukan Posyandu

1.         Langkah – langkah pembentukan

a.         Pertemuan lintas program dan lintas sektoral tingkat kecamatan.

b.        Survey mawas diri yang dilaksanakan oleh kader PKK di bawah bimbingan teknis unsure kesehatan dan KB .

c.         Musyawarah masyarakat desa membicarakan hasil survey mawas diri, sarana dan prasarana posyandu, biaya posyandu

d.        Pemilihan kader Posyandu.

e.         Pelatihan kader Posyandu.

f.          Pembinaan.

2.        Kriteria pembentukan posyandu

Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai sedangkan satu Posyandu melayani 100 balita.

3.        Kriteria kader posyandu  

a.         Dapat membaca dan menulis.

b.         Berjiwa sosial dan mau bekerja secara relawan.

c.         Mengetahui adat istiadat serta kebiasaan masyarakat.

d.         Mempunyai waktu yang cukup.

e.         Bertempat tinggal di wilayah Posyandu.

f.           Berpenampilan ramah dan simpatik.

g.         Diterima masyarakat setempat.

4.        Tugas kader posyandu

Posyandu anggotanya berasal dari masyarakat, dipilih oleh masyarakata itu sendiri dan bekerjasama secara sukarela. Secara umum istilah kader kesehatan yaitu kaderkader yang dipilih oleh masyarakat tadi menjadi penyelenggara Posyandu.

Secara garis besar tugas kader Posyandu adalah sebagai berikut:

1.    Melakukan kegiatan bulanan Posyandu

a.    Mempersiapkan pelaksanaan Posyandu

a)      Sehari sebelum pelaksanaan Posyandu, kader memberikan informasi kepada seluruh peserta Posyandu mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan di Posyandu.

b)      Alat dan bahan yang diperlukan dipersiapkan. Bila ada alat yang belum tersedia, dapat diusahakan dengan meminjam, meminta bantuan pada perugas kesehatan atau bila mungkin membuat sendiri.

c)      Membagi tugas di antara para kader, dan bila perlu bantuan dapat menyertakan ibu-ibu yang lain. Kegiatan yang dapat dilakukan kader di Posyandu adalah:

a.         Melaksanan pendaftaran.

b.        Melaksanakan penimbangan bayi dan balita.

c.         Melaksanakan pencatatan hassil penimbangan.

d.        Memberikan penyuluhan.

e.         Memberi dan membantu pelayanan.

f.          Merujuk.

b.    Kegiatan bulanan Posyandu yaitu seperti imunisasi, pelayanan KB, pembagian vitamin A (khusus bulan Februari dan Agustus), pengobatan sederhana, dan konsultasi tentang kesehatan

c.    Kegiatan setelah pelayanan bulanan Posyandu

a)         Mencatat seluruh hasil kegiatan Posyandu 

b)        Membahas kegiatan kegiatan Posyandu lainnya

c)         Menetapkan jenis kegiatan yang akandilaksanakan pada kegiatan bulan berikutnya, misalnya: penyuluhan KB, makanan pendamping ASI, Imunisasi, Pelayanan kesehatan, arisan, pengajian dll.

2.        Melaksanakan kegiatan di luar Posyandu

a.         Melaksanakan kunjungan rumah.

Mereka yang perlu dikunjungi adalah:

a)      Ibu yang anak balitanya tidak hadir 2 bulan berturut-turut di Posyandu

b)      Ibu yang anak balitanya belum mendapat kapsul vitamin

c)      Berat badannya tidak naik 2 bulan berturut-turut.

d)      Berat badannya di bawah garis merah KMS

e)      Sasaran Posyandu yang sakit.

f)        Ibu hamil yang tidak menghadiri kegiatan di Posyandu  2    bulan berturut-turut.

g)      Ibu hamil yang bulan lalu dikirim/rujuk ke Puskesmas.

h)      Ibu yang mengalami kesulitan menyusui anaknya.

i)        Ibu hamil dan ibu menyusui yang belum mendapat kapsul iodium.

j)        Balita yang terlalu gemuk

b.         Menggerakkan masyarakat untuk menghadiri dan  ikut serta dalam kegiatan Posyandu.

a)      Langsung ke tengah masyarakat.

b)      Melalui Tokoh masyarakat atau pemuka agama/adat.

c.     Membantu petugas kesehatan dalam pendaftaran, penyuluhan, dan berbagai usaha kesehatan masyarakat

Gambar 1.2

Setruktur Organisasi

 

5.    Pelaksanaan Kegiatan Posyandu.

Posyandu dilaksanakan sebulan sekali yang ditentukan oleh Kader, Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan serta petugas kesehatan dari Puskesmas

Posyandu dapat dikembangkan dari pos penimbangan, pos imunisasi, pos KB desa, pos kesehatan ataupun pembentukan yang baru. Satu posyandu sebaiknya melayani seratus (100) balita/700 penduduk atau disesuaikan dengan kemampuan petugas dan keadaan setempat, geografis, jarak antara rumah, jumlah kepala keluarga dalam kelompok dan sebagainya. Posyandu dilakukan untuk pelayanan masyarakat dengan system 5 meja yaitu :

1.         Meja I : Pendaftaran.

Kegiatan di meja 1 :

a.         Pendaftaran Balita

a)        Balita didaftar dalam formulir pencatatan balita

b)        Bila anak sudah memiliki KMS, berarti bulan lalu anak sudah ditimbang. Minta KMSnya, namanya dicatat pada secarik kertas. Kertas ini diselipkan di KMS, kemudian ibu balita diminta membawa anaknya menuju tempatpenimbangan.

c)        Bila anak belum punya KMS, berarti baru bulan ini ikut penimbangan atau KMS lamanya hilang. Ambil KMS baru, kolomnya diisi secara lengkap, nama anak dicatat pada secarik kertas. Secarik kertas ini diselipkan di KMS, kemudian ibu balita diminta membawa anaknya ke tempat penimbangan.

b.      Pendaftaran ibu hamil

a)      Ibu hamil didaftar dalam formulir catatan untuk ibu hamil.

b)      Ibu hamil yang tidak membawa balita diminta langsung menuju ke meja 4 untuk mendapat pelayanan gizi oleh kader serta pelayanan oleh petugas di meja 5.

c)      Ibu yang belum menjadi peserta KB dicatat namanya pada secarik kertas, dan ibu menyerahkan kertas itu langsung kepada petugas di meja 5.

2.    Meja II : Penimbangan

Kegiatan di meja  2 :

Penimbangan anak dan balita, hasil penimbangan berat anak dicatat pada secarik kertas yang terselip di KMS. Selipkan kertas ini kembali ke dalam KMS.

a.         Selesai ditimbang, ibu dan anaknya dipersilakan menu meja 3, meja pencatatan.

3.        Meja III : Pengisian KMS

Kegiatan di meja 3 :

a.     Buka KMS balita yang bersangkutan.

b.    Pindahkan hasil penimbangan anak dari secarik kertas ke KMSnya.

c.     Pada penimbangan pertama, isilah semua kolom yang tersedia pada KMS.

d.    Bila ada Kartu Kelahiran, catatlah bulan lahir anak dari kartu tersebut.

e.     Bila tidak ada Kartu Kelahiran tetapi ibu ingat, catatlah bulan lahir anak sesuai ingatan ibunya.

f.      Bila ibu tidak ingat dan hanya tahu umur anaknya yang sekarang, perkirakan bulan lahir anak dan catat.

4.    Meja IV : Penyuluhan perorangan berdasarkan KMS.

Kegiatan di meja 4 :

a.         Penyuluhan untuk semua orang tua balita. Mintalah KMS anak, perhatikan umur dan hasil penimbangan pada bulan ini. Kemudian ibu balita diberi penyuluhan.

b.         Penyuluhan untuk semua ibu hamil. Anjurkan juga agar ibu memeriksakan kehamilannya sebanyak minimal 5 kali selama kehamilan pada petugas kesehatan, bidan di desa atau dukun terlatih.

c.         Penyuluhan untuk semua ibu menyusui mengenai pentingnya ASI, kapsul iodium dan vitamin A.

5.    Meja V : Pelayanan KB & Kesehatan

Kegiatan di meja 5 :

a.         Kegiatan di meja 5 adalah kegiatan pelayanan kesehatan dan pelayanan KB (pil atau kondom), imunisasi, pemberian vitamin A setiap bulan Agustus dan Februari, pengobatan ringan serta konsultasi KB dan kesehatan.

            Petugas pada Meja I s/d IV dilaksanakan oleh kader PKK sedangkan Meja V merupakan meja pelayanan paramedis (Jurim, Bindes, perawat dan petugas KB).

BAGAN LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN POSYANDU

MEJA KE	KEGIATAN	DILAKUKAN OLEH
Pertama	Pendaftaran	Kader
Kedua	Penimbangan	Kader
Ketiga	Pengisian kms	Kader
Keempat	Penyuluhan	Kader
Kelima	Pelayanan kesehatan	Petugas kesehatan dan sektor terkait bersama kader

Gambar 1.3

6.    Syarat Posyandu Dikelompokkan Menjadi 4

1.    Posyandu Pratama

Posyandu tingkat pratama adalah posyandu yang masih belum mantap, kegiatannya belum bisa rutin tiap bulan dan kader aktifnya terbatas. Keadaan ini dinilai ‘gawat’ sehingga intervensinya adalah pelatihan kader ulang. Artinya kader yang ada perlu ditambah dan dilakukan pelatihan dasar lagi.

2.    Posyandu Madya

       Posyandu pada tingkat madya sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun dengan rata-rata jumlah kader tugas 5 orang atau lebih. Akan tetapi cakupan program utamanya (KB, KIA, Gizi, dan Imunisasi) masih rendah yaitu kurang dari 50%. Ini berarti, kelestarian posyandu sudah baik tetapi masih rendah cakupannya. Intervensi untuk posyandu madya ada 2 yaitu :

a.          Pelatihan Toma dengan modul eskalasi posyandu yang sekarang sudah dilengkapi dengan metoda simulasi.

b.         Penggarapan dengan pendekatan PKMD (SMD dan MMD) untuk menentukan masalah dan mencari penyelesaiannya, termasuk menentukan program tambahan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

3.    Posyandu Purnama 

    Posyandu pada tingkat purnama adalah posyandu yang frekuensinya lebih dari 8 kali per tahun, rata-rata jumlah kader tugas 5 orang atau lebih, dan cakupan 5 program utamanya (KB, KIA, Gizi dan Imunisasi) lebih dari 50%. Sudah ada program tambahan, bahkan mungkin sudah ada Dana Sehat yang masih sederhana. Intervensi pada posyandu di tingkat ini adalah :

a.         Penggarapan dengan pendekatan PKMD untuk mengarahkan masyarakat menetukan sendiri pengembangan program di posyandu

b.        Pelatihan Dana Sehat, agar di desa tersebut dapat tumbuh Dana Sehat yang kuat dengan cakupan anggota minimal 50% KK atau lebih.

4.    Posyandu Mandiri   

Posyandu ini berarti sudah dapat melakukan kegiatan secara teratur, cakupan 5 program utama sudah bagus, ada program tambahan dan Dana Sehat telah menjangkau lebih dari 50% KK. Intervensinya adalah pembinaan Dana Sehat, yaitu diarahkan agar Dana Sehat tersebut menggunakan prinsip JPKM.

Dari konsep diatas, dapat disimpulkan beberapa indikator sebagai penentu jenjang antar strata Posyandu adalah :

a.       Jumlah buka Posyandu pertahun.

b.      Jumlah kader yang bertugas.

c.       Cakupan kegiatan.

d.      Program tambahan.

5.      Dana sehat/JPKM.

 Posyandu akan mencapai strata Posyandu Mandiri sangat tergantung kepada kemampuan, keterampilan diiringi rasa memiliki serta tanggungjawab kader PKK, LPM sebagai pengelola dan masyarakat sebagai pemakai dari pendukung Posyandu.

Gambar 1.4

7.       Sistem informasi posyandu( SIP)

Sistem informasi Posyandu adalah rangkaian kegiatan untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan secara tepat guna dan tepat waktu bagi pengelola Posyandu. OLeh sebab itu Sistem Informasi Posyandu merupakan bagian penting dari pembinaan Posyandu secara keseluruhan. Konkritnya, pembinaan akan lebih terarah apabila di dasarkan pada informasi yang lengkap, akurat dan aktual. Dengan kata lain pembinaan merupakan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi karena didasarkan pada informasi yang tepat, baik dalam lingkup terbatas maupun lingkup yang lebih luas.

Mekanisme Operasional SIP :

a.         Pemerintah Desa/kelurahan bertanggung jawab atas tersediannya data dan informasi Posyandu.

b.        Pengumpul data dan informasi adalah Tim Penggerak PKK dengan menggunakan instrumen :

a)         Catatan ibu hamil, kelahiran /kematian dan nifas oleh ketua kelompok   Dasa Wisma (kader PKK) Register bayi dalam wilayah kerja Posyandu bulan Januari s/d Desember.

b)        Register anak balita dalam wilayah kerja Posyandu bulan Januari s/d Desember.

c)         Register WUS- PUS alam wilayah ketiga Posyandu bulan Januari s/d Desember.

d)        Register Ibu hamil dalam wilayah kerja Posyandu bulan Januari s/d Desember.

e)         Data pengunjung petugas Posyandu, kelahiran dan kematian bayi dan kematian ibu hamil melahirkan dan nifas.

f)          Data hasil kegiatan Posyandu.

Catatan :

1.         Instrumen/format SIP diatas oleh kader Posyandu dengan bimbingan teknis dari petugas kesehatan/PLKB

2.         Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan bertanggungjawab dalam hal :

a.          Menghimpun data dan informasi dari seluruh Posyandu yang ada dalam wilayah desa/kelurahan.

b.         Menyimpulkan seluruh data dan informasi.

c.          Menyusun data dan informasi sebagai bahan pertemuan ditingkat kecamatan (Rakorbang).

3.         Puskesmas, PPLKB, Kaurbang mengambil data dari desa untuk dianalisis dan kemudian menjadi bahan rakor Posyandu di tingkat kecamatan.

4.         Hasil analisis digunakan sebagai bahan menyusunan rencana pembinaan. Masalah-masalah yang dapat diatasi oleh Pemerintah Tingkat Kecamatan segera diambil langkah pemecahannya sedangkan yang tidak dapat dipecahkan dilaporkan ke tingkat Kabupaten/Kotamadya sebagai bahan Rakorbang Tingkat ll.

PKK adalah gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai motor penggerakan untuk membangun keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat dan bertujuan membantu pemerintah untuk ikut serta memperbaiki dan membina tata kehidupan dan penghidupan keluarga yang dijiwai oleh Pancasila menuju terwujudnya keluarga yang dapat menikmati keselamatan, ketenangan dan ketentraman hidup lahir dan bathin (keluarga sejahtera).

susunan kepengurusan PKK sebagai berikut :

1.          Ketua, Wakil Ketua

2.          Sekretaris, Wakil Sekretaris.

3.          Bendara Wakil Bendahara

4.          Ketua Pokja I dan anggota

5.          Ketua Pokja II dan anggota.

6.          Ketua Pokja III dan anggota.

7.          Ketua Pokja IV dan anggota.

Sebagai Ketua disemua tingkatan dijabat secara funsional oleh istri Kepala Pemerintahan Daerah setempat sampai ke tingkat Desa/Kelurahan sedangkan yang menjadi Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota adalah dari tokoh masyarakat setempat.

Program P.K.K.

Tim Penggerak PKK memiliki 10 program pokok PKK sebagai berikut :

            1. Penghayatan dan l Pengamanan Pancasila.

            2. Gotong royong

            3. Pangan

            4. Sandang.

            5. Perumahan dan tatalaksana rumah tangga.

            6. Pendidikan dan keterampilan

            7. Kesehatan.

            8. Pengembangan kehidupan berkoperasi.

            9. Kelestarian lingkungan hidup.

            10. Perencanaan sehat.

Program tersebut bukan urut-urutan tetapi program yang satu terkait dengan program yang lain dan setiap program dapat berkembang sesuai kemajuan perkembangan pembangunan daerah setempat sehingga 10 program pokok dapat menjadi berbagai kegiatan. Sepuluh (10) program pokok PKK tertuang ke dalam 4 (empat) kelompok kerja (Pokja) yaitu :

1.     Kelompok kerja I (Pokja I) membidangi :

a.         Penghayatan Pengamalan Pancasila

b.        Gotong royong.

2.    Kelompok Kerja (Pokja II) membidangi

a.         Pendidikan dan keterampilan.

b.        Pengembangan kehidupan berkoperasi.

3.    Kelompok Kerja (Pokja I) membidangi :

a.         Sandang

b.        Pangan

c.         Perumahan dan tatalaksana rumah tangga.

 4.   Kelompok KerjaIV (Pokja IV) membidangi :

a.         Kesehatan.

b.        Kelestarian lingkungan hidup.

c.         Perencanaan sehat.

Secara khusus Kelompok Kerja IV (Pokja IV) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan posyandu bersama dengan kader PKK khusus Posyandu serta LPM. Disamping adanya Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan terdapat pula kelompok PKK didusun/lingkungan dan kelompok Dasa Wisma terdiri dari 10 s/d 20 Kepala Keluarga yang ketuanya diangkat dari salah seorang dari 10 atau 20 KK tersebut yang bertugas dalam melaksanakan dan membina kegiatan program Pokok PKK dan pengembangannya dicatat dalam 3 (tiga) buku catatan ketua Kelompok Dasa Wisma yaitu :

 1.   Buku catatan keluarga mencatat data keluarga secara lengkap.

 2.   Buku catatan kegiatan keluarga mencatat kegiatan kehidupan keluarga.

 3.   Buku catatan kelahiran dan kamatian bayi, ibu hamil, ibu meneteki (buteki) dan ibu nifas.

Pokjanal posyandu yang dibentuk disemua tingkatan pemerintahan terdiri dari unsur Instansi dan Lembaga terkait secara langsung dalam pembinaan Posyandu yaitu :

1. Tingkat Propinsi :

a.       BKKBN

b.      PMD (Pembinaan Masyarakat Desa)

c.       Bappeda

d.      Tim Penggerak PKK dll.

2. Tingkat Kab/Kodya :

a.         Kantor Depkes/Kantor Dinkes

b.        BKKBN

c.         PMD

d.        Bappeda

3.  Tingkat Kecamatan :

a.         Tingkat Pembina LKMD Kec ( puskesmas, Pembina petugas Lapangan, KB, Kaur Bang (Kepala Urusan Pembangunan)

b.        KPD (Kader Pembangunan Desa)

Pokjanal  bertugas :

1.          Menyiapkan data dan kelompok sasaran serta cakupan program.

2.          Menyiapkan kader.

3.          Menganalisis masalah dan menetapkan aIternatif pemecahan masalah.

4.          Menyusunan rencana.

5.          Melakukan pemantauan dan bimbingan.

6.          Menginformasikan masalah kepada instansi/lembaga terkait.

7.          Melaporkan kegiatan kepada Ketua Harian Tim Pembina LKMD.

J.     Pengelola Posyandu

Pengelola Posyandu dipilih dari dan oleh masyarakat pada saat musyawarah pembentukan Posyandu. Pengurus Posyandu sekurang-­kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang bendahara, kriteria pengelola Posyandu antara lain :

1.      Diutamakan berasal dari para dermawan dan tokoh masyarakat setempat.

2.      Memiliki semangat pengapdian, berinisiatif tinggi dan mampu memotivasi masyarakat.

3.      Bersedia bekerja secara sukarela bersama masyarakat. (Depkes RI, 2006)

Contoh susunan pengelolaan Posyandu :

1.         Penanggungjawab umum : Kades/Lurah

2.         Penggungjawab operasional : Tokoh Masyarakat

3.         Ketua Pelaksana : Ketua Tim Penggerak PKK

4.         Sekretaris : Ketua Pokja IV Kelurahan/desa

5.         Pelaksana: Kader PKK, yang dibantu Petugas KB-Kes (Puskesmas).

K.   Kegiatan Pokok Posyandu

Kedudukan Posyandu

1.      Kedudukan Posyandu Terhadap  Pemerintahan Desa/Kelurahan

2.      Pemerintahan desa/kelurahan adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan di desa/kelurahan adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang secara kelembagaan dibina oleh pemerintahan desa/kelurahan.

3.      Kedudukan Posyandu Terhadap Pokja Posyandu

4. Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang dibentuk di desa/kelurahan, yang anggotanya terdiri dari aparat pemerintahan desa/kelurahan dan tokoh masyarakat yang bertanggung jawab membina Posyandu. Kedudukan Posyandu terhadap Pokja adalah sebagai satuan organisasi  yang mendapat binaan aspek administratif, keuangan, dan program dari Pokja.

5.      Kedudukan Posyandu Terhadap Berbagai UKBM

6. UKBM adalah bentuk umum wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, yang salah satu diantaranya adalah Posyandu. Kedudukan Posyandu terhadap UKBM dan pelbagai lembaga kemasyarakatan /LSM desa/kelurahan yang bergerak di bidang kesehatan adalah sebagai mitra.

7.      Kedudukan Posyandu Terhadap Konsil Kesehatan Kecamatan

8. Konsil Kesehatan Kecamatan adalah wadah pemberdayaan masyarakat di bidang keshatan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat di kecamatan yang berfungsi menaungi dan mengkoordinir setiap Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Kedudukan Posyandu Terhadap Konsil Kesehatan Kecamatan adalah sebagai satuan organisasi yang mendapat arahan dan dukungan sumberdaya dari Konsil Kesehatan Kecamatan.

9.      Kedudukan Posyandu Terhadap Puskesmas

10. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab melaksanakan pembangunan kesehatan di kecamatan. Kedudukan Posyandu terhadap Puskesmas adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang secara teknis medis dibina oleh Puskesmas.Kegiatan posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan / pilihan. Secara rinci kegiatan Posyandu adalah sebagai berikut:

1)        KIA

a.     Ibu Hamil

Pelayanan yang diselenggarakan untuk ibu hamil mencakup:

a)      Penimbangan berat badan dan pemberian tablet besi yang dilakukan oleh kader kesehatan. Jika ada petugas Puskesmas ditambah dengan pengukuran tekanan darah dan pemberian imunisasi Tetanus Toksoid. Bila tersedia ruang pemeriksaan, ditambah dengan pemeriksaan tinggi fundus/usia kehamilan. Apabila ditemkan kelainan, segera dirujuk ke Puskesmas.

b)      Untuk lebih meningkatkan kesehatan ibu hamil, perlu diselenggarakan Kelompok Ibu Hamil pada setiap hari buka Posyandu atau pada hari lain sesuai dengan kesepakatan. Kegiatan kelompok Ibu Hamil antara lain sebagai berikut:

a.          Penyuluhan: tanda bahaya pada ibu hamil, persiapan

persalinan, persiapan menyusui, KB dan gizi

b.         Perawatan payudara dan pemberian ASI

c.          Peragaan pola makanan ibu hamil

d.         Peragaan perawatan bayi baru lahir

e.          Senam ibu hamil

b.    Ibu Nifas dan Ibu Menyusui

       Pelayanan yang diselenggarakan untuk ibu nifas dan menyusui mencakup:

a)           Penyuluhan kesehatan, KB, ASI dan gizi, ibu nifas, perawatan kebersihan jalan lahir (vagina)

b)          Pemberian vitamin A dan tablet besi

c)           Perawatan payudara

d)          Senam ibu nifas

e)           Jika ada tenaga kesehatan Puskesmas dan tersedia ruangan, dilakukan pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan payudara, pemeriksaan tinggi fundus dan pemeriksaan lochia. Apabila ditemukan kelainan, segera dirujuk ke Puskesmas.

2)        KB

Pelayanan KB di Posyandu yang dapat diselenggarakan oleh kader adalah pemberian kondom dan pemberian pil ulangan. Jika ada tenaga kesehatan Puskesmas dilakukan suntukan KB, dan konseling KB. Apabila tersedia ruangan dan peralatan yang  menunjang dilakukan pemasangan IUD.

3)        lmunisasi.

Pelayanan imunisasi di Posyandu hanya dilaksanakan apabila ada petugas Puskesmas. Jenis imunisasi yang diberikan disesuaikan dengan program, baik terhadap bayi dan balita maupun terhadap ibu hamil.

4)        Gizi.

Pelayanan gizi di Posyandu dilakukan oleh kader. Sasarannya adalah bayi, balita, ibu hamil dan WUS. Jenis Pelayanan yang diberikan meliputi penimbangan berat badan, deteksi dini gangguan pertumbuhan, penyuluhan gizi, pemberian PMT, pemberian vitamin A dan pemberian sirup Fe. Khusus untuk ibu hamil dan ibu nifas ditambah dengan pemberian tablet besi serta kapsul Yodium untuk yang bertempat tinggal di daerah gondok endemik. Apabila setelah 2 kali penimbangan tidak ada kenaikan berat badan, segera dirujuk ke Puskesmas.

Gambar 1.4

Gambar 1.5

5)        Penggulangan Diare.

Pencegahan diare di Posyandu dilakukan antara lain dengan penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Penanggulangan diare di Posyandu dilakukan antara lain penyuluhan, pemberian larutan gula garam yang dapat dibuat sendiri oleh masyarakat atau pemberian Oralit yang disediakan.

L.    Strategi

Dalam Upaya penyegaran fungsi dan kinerja posyandu bertumpu pada aspek pemberdayaan, maka strateginya antara lain :

1.                 Meningkatkan kemampuan pengetahuan dan ketrampilan teknis, serta dedikasi kader posyandu

2.                 Memperluas sistem posyandu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan di hari buka dan kunjungan rumah

3.                 Menciptakan iklim kondusif untuk pelayanan dengan pemenuhan sarana dan prasarana kerja posyandu

4.                 Meningkatkan peran serta masyarakat dan kemitraan dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kegiatan posyandu

5.                 Menyediakan sistem pilihan jenis dalam pelayanan (paket minimal dari tambahan) sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat

6.                 Menggunakan azaz kecukupan dan urgensi dalam penetapan sasaranpelayanan dengan perhatian khusus pada baduta untuk mencapai cakupan keseluruhan

7.                 Memperkuat dukungan pembinaan dan pendampingan dari tenaga profesional, tokoh masyarakat, LSM dll.

M.  Dana

Dana pelaksanaan Posyandu berasal dari swadaya masyarakat melalui gotong royong dengan kegiatan jimpitan beras dan hasil potensi desa lainnya serta sumbangan dari donatur yang tidak mengikat yang dihimpunan melalui kegiatan Dana Sehat.

           

Dana Operasional Kegiatan Pengelolaan Kegiatan Posyandu, Digunakan Antara Lain :

1. Operasional / Honorarium kader posyandu maksima Rp. 10.000/bln/kader
2. Penyuluhan pemberian makanan tambahan
3. Administrasi posyandu (sistem informasi posyandu)
4. Pengembangan ekonomi produktif/simpan pinjam maksimal Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
5. Kegiatan lainnya untuk lebih meningkatkan fungsi dan kinerja posyandu

Dana Operasional Kegiatan Pokja Posyandu Tk Desa, Digunakan Untuk Musyawarah Dan Pembinaan Dalam Rangka :

1. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi.
2. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengembangan posyandu
3. Menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pengembangan posyandu
4. Melaksanakan kebijakan pemerintah dalam pembinaan posyandu
5. Meningkatkan kualitas pelayanan posyandu kepada masyarakat
6. Mengembangkan kemitraan dalam pembinaan posyandu

Dana Operasional Kegiatan Pokjanal Posyandu Tk Kecamatan, Digunakan Untuk Musyawarah Dan Pembinaan Dalam Rangka :

1. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan secara rutin
2. Menyiapkan data dan informasi tentang keadaan maupun perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan pengelola program posyandu
3. Menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan program sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal
4. Menyusun rencana kegiatan tahunan
5. Memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu
6. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati

N.   Evaluasi

Evaluasi keberhasilan penyegaran fungsi dan peran posyandu dapat diukur dari aspek:

Input:

1.         Jumlah Posyandu yang telah lengkap sarana dan obat-obatnya

2.         Jumlah kaderyang telah dilatih dan aktif

3.         Adanya dukungan pembiayaan dari pemerintah, masyarakat maupun swasta

Proses:

a.         Meningkatnya frekuensi pelatihan kader posyandu

b.        Meningkatnya frekuensi pendampingan dan pembinaan posyandu

c.         Meningkatnya jenis pelayanan yang dapat diberikan

d.        Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk posyandu

e.         Menguatnya kapasitas pemantauan pertumbuhan anak

Keluaran:

a.         Meningkatnya cakupan bayi dan balita yang dilayani

b.        Pencapaian cakupan seluruh bayi dan balita

c.         Meningkatnya cakupan ibu hamil dan ibu menyusui yang dilayani

d.        Meningkatnya cakupan kasus yang dipantau dalam kunjungan rumah diksanakan oleh kader PKK melalui meja IV dengan materi dasar dari KMS balita dan ibu hamil. Keberhasilan Posyandu tergambar melalui cakupan SKDN

S          : Semua balita diwilayah kerja Posyandu.

K         : Semua balita yang memiliki KMS.

D          : Balita yang ditimbang.

N         : Balita yang naik berat badannya.

Keberhasilan Posyandu berdasarkan :

1)  D / S           : baik/kurangnya peran serta masyarakat 

2)  N / D          : Berhasil tidaknya Program posyandu

           

Petugas pada Meja I s/d IV dilaksanakan oleh Kader PKK sedangkan meja V merupakan meja pelayanan para medis (Jurim, Bindes, Perawat dan Petugas KB)